DPR Dorong Cicip Optimalkan Industri Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo

DPR Dorong Cicip Optimalkan Industri Perikanan
Ray Jordan - Okezone

JAKARTA - DPR mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo untuk mengoptimalkan industri perikanan Indonesia.

Komisi IV yang membidangi kelautan, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pangan ini menyambut baik atas dilantiknya Syarif Cicip Sutardjo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menggantikan Fadel Muhammad.  "Harapan besar kita ada di Pak Cicip untuk seluruh bangsa," ujar Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/10/2011).

Menteri asal Golkar ini, diharapkan dapat bekerja dengan baik bersama dengan DPR sebagaimana kesuksesannya sebagai pengusaha. Herman juga mendorong agar Cicip bisa memaksimalkan lembaganya untuk mengoptimalkan industri perikanan.

"Bagaimana memenuhi target dalam negeri, itu industri perikanan harus dipotimalkan. Sebab kalau tidak ditangani dengan baik, ini yang menyebabkan terjadinya impor," jelasnya.

Mereka juga meminta inventarisasi dari pemerintah, terkait dengan anggaran kebutuhan perikanan, dan ini harus koordinasikan. “Kita juga  ingatkan pak Cicip, realisasinya industri perikanan banyak yang menganggur. Intinya Manajemennya harus ditata, tidak kemudian sporadis," terangnya. (wdi)

Ini Alasan DPR Studi Banding Soal Pangan ke India dan Jepang

Ini Alasan DPR Studi Banding Soal Pangan ke India dan Jepang Winda Veronica Silalahi - detikFinance

Jakarta - DPR-RI sedang menggodok RUU perlindungan, pemberdayaan petani dan RUU pangan. Mereka melakukan studi banding ke Jepang, Amerika, China dan India untuk mengorek informasi yang dilakukan negara-negara tersebut.

"Kita sedang dalam pembahasan RUU perlindungan, pemberdayaan petani dan RUU pangan. Jadi ke Jepang itu dalam rangka RUU perlindungan, pemberdayaan petani. Ke India RUU pangan," kata Wakil ketua komisi IV Herman Khaeron di DPR-RI, Senin (12/12/2011).

Ia mengatakan negara-negara itu dipilih karena dianggap sangat maju memberikan perhatian khusus terhadap pangan. Misalnya Jepang negara yang berorientasi kepada industri non agrikultur tetapi sekarang kebijakan politiknya itu lebih berorientasi kepada masalah pangan.

"Hanya dia tidak mensubsidi di hulu, subsidinya dihilir," katanya.

Menurutnya negara seperti Jepang mensubsidi harga, negeri itu membeli berapapun produk petani pada saat harga jatuh dia beli berapapun. Jepang juga memberikan proteksi khusus kepada beras hingga 700%. Bahkan untuk memproduksi gandum ataupun beras pada tingkat level tertentu pemerintah Jepang memberikan insentif kepada para petani.

"Namun problematikanya sama mereka juga. Masalah petani yang sekarang usia rata-ratanya semakin tua dan lahannya semakin menyempit sehingga intervensi teknologi yang sekarang bisa dilaksanakan. Dan menjadi catatan penting bahwa untuk masalah pangan hybrid ini menjadi pilihan mereka," jelasnya.

Selain itu, India dianggap menjadi negara yang sukses dalam hal swasembada pangan dengan surplus beras jutaan ton. Tercatat dari 100% produksi beras hanya 60% yang mereka konsumsi.

"Mereka hampir punya stok sekarang sekita 40 juta ton. Produksi rata-rata mereka diatas 100 juta ton. Dalam situasi kondisi alam yang begitu kering namun mereka bisa me-manage air melalui sumur-sumur pompa dalam," katanya.

Herman mengatakan di India terdapat 2 lembaga, yang mengurusi masalah budidaya itu adalah kementerian pertanian, yang mengurusi pangan mereka adalah kementerian pangan serta mengurusi produksi pangan dan distribusi. Untuk urusan irigasi dan segala macamnya mereka ada kementerin sumber daya air.

"Jadi pangan ini menjadi suatu yang diutamakan," katanya.

Mengenai RUU pangan, ia menegaskan bahwa undang-undang ini tak liberal. Ia membantah adanya pandangan soal memberikan peluang pada swasta untuk impor. "Kami sudah membatasi ruang gerak terhadap para spekulan dengan RUU ini. RUU ini lebih ditekankan kepada kemandirian dan kedaulatan pangan," katanya.
(hen/ang)

Panen Perdana Jagung Hibrida di Kabupaten Garut

Dokumentasi Panen Perdana di Kabupaten garut

PANEN PERDANA JAGUNG HIBRIDA DI KABUPATEN GARUTPenulis : Admin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
Suasana Panen Perdana Jagung Hibrida

Produksi jagung hibrida sejumlah kabupaten kota di Indonesia cukup tinggi, salah satunya Kabupaten Garut yang mengkontribusi sebesar 40,44% bagi Provinsi Jawa Barat dan kontribusi terhadap Nasional sebesar 29% jagung hibrida. Dengan peningkatan produksi yang besar setiap tahunya, Garut layak menjadi Kabupaten Jagung. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012, Kabupaten Garut melaksanakan Panen Perdana Jagung Hibrida yang diselenggarakan di Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

Acara panen perdana jagung dibuka oleh Menteri Pertanian, Suswono. Dalam pemetikan perdana panen raya jagung hibrida di Garut, Menteri juga didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Garut Aceng H.M. Fikri, dan sejumlah pejabat kementerian lainya, termasuk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh staff Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Adapun informasi yang didapat dari acara panen perdana jagung ini yaitu didapati hasil produksi jagung dari hasil ubinan dengan beberapa varietas, antara lain :

    Pioner29  dengan hasil ubinan 9,55 kg mendapati hasil produksi 8,67 ton/ha.
    NK22 dengan hasil ubinan  15,18 kg mendapati hasil produksi 13,78 ton/ha.
    Bisi222 dengan hasil ubinan  12,60 kg mendapati hasil produksi 11,44 ton/ha.
    Bisi816 dengan hasil ubinan 14,15 kg mendapati hasil produksi 12,84 ton/ha.

http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/726

Garut Siap Sumbang 60 Persen Komoditas Jagung di Jabar

Garut Siap Sumbang 60 Persen Komoditas Jagung di Jabar
Tya Eka Yulianti - detikBandung

Bandung - Bupati Garut Aceng HM Fikri menyatakan siap menggenjot produksi jagung untuk menyumbang 60 persen komoditas jagung di Jabar. Hal itu dikatakan Aceng dalam acara panen raya perdana jagung hibrida musim tanam 2012 di Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Sabtu (25/2/2012).

Panen raya tersebut juga diikuti oleh Menteri Pertanian Suswono, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanegara.

"Kita akan genjot produksi jagung hingga mampu menyumbang 60 persen produksi jagung di Jawa Barat," ujar Aceng.

Saat ini, Garut menyumbang sekitar 44,56 persen produksi jagung di Jabar dan sekitar 5 persen produksi jagung nasional. Untuk mendongkrak produksi jagung, Aceng menyatakan butuh dukungan semua pihak. Sejumlah kendala yang dialami petani harus diselesaikan.

Apalagi 65 persen masyarakat Kabupaten Garut adalah petani. Namun sayangnya sebagian besar masyarakatnya hanya berstatus sebagai petani penggarap dan tidak memiliki lahan.

"Kenaikan produksi kurang sejalan dengan kenaikan taraf hidup petani," katanya. Kendala lainnya, petani juga tidak memiliki kepastian harga pasar.

"Sebagai Bupati, saya menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi standarisasi harga jagung regional agar para petani dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, perlu ada keterpaduan antara budidaya dan harga pasar," tutur Aceng.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pun menyatakan siap mendorong agar Kabupaten Garut meningkatkan produksi jagungnya sehingga mampu memberikan kontribusi jagung terbesar di Jabar, juga terbesar di tingkat nasional.

"Produksi jagung Garut terbesar di Jabar, namun hanya menyumbangkan 5 persen di tingkat Nasional. Jadi, mari kita bekerja keras meningkatkannya, karena Garut memiliki potensi besar," tutur Heryawan.

Dalam acara panen itu, Gubernur juga memberikan sejumlah bantuan kepada para petani di Kabupaten Garut, mulai dari sarana produksi, benih kentang granula, pembangunan irigasi, dan traktor. Ke depan, Heryawan menyatakan siap memperjuangkan bantuan lainnya yang dibutuhkan para petani melalui APBD Provinsi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono bertekad pada tahun 2014 mendatang, Indonesia sudah bisa swasembada beras dan jagung.

"Dengan tekad ingin swasembada ini, kami akan merancang UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," kata Suswono. Pembentukan regulasi tersebut juga diupayakan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani.

(tya/tya)

SBY Dituding Cuma Koar-Koar Krisis Pangan Tanpa Tanggung Jawab

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

SBY Dituding Cuma Koar-Koar Krisis Pangan Tanpa Tanggung Jawab
Whery Enggo Prayogi - detikFinance

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituduh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) lepas tanggung jawab akan krisis pangan, setelah dalam beberapa hari terakhir ia berkoar-koar akan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional (Food Security).

"Pernyataan SBY adalah bagian dari upaya pemerintah untuk lepas tanggung jawab atas krisis pangan yang melanda Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

KIARA menyatakan, turunnya produksi pangan adalah cermin gagalnya pemerintah menjadi terlindunginya lahan pangan dan perikanan. Ini menjadikan kesejahteraan petani dan nelayan tradisional terabaikan.

Pemerintah berjanji untuk mendorong ekspor serta menargetkan kenaikan konsumsi ikan nasional hingga 40 kg per kapita per tahun hingga 2014. Namun kenyataannya, impor hasil perikanan terus saja naik.

Berdasarkan statistik Kelautan dan Perikanan 2010, KIARA menyampaikan pada 2010 impor hasil perikanan mencapai 369.282 ton dengan nilai Rp US$ 391.815. Realisasi ini naik dari tahun 2009 yang tercatat impor hanya 331.893 ton senilai US$ 300.261.

Pemerintah juga masih mau mengimpor garam 700 ribu ton di Maret 2012. Pada pasar tradisional juga masih banyak ditemui sayuran dan ikan impor.

Perubahan iklim juga semakin tidak berpihak pada sektor perikanan. Sepanjang Januari-Februari 2012, 500 ribu keluarga nelayan berhenti melaut akibat cuara ekstrem. Sepanjang 2011 juga tercatat terjadi peningkatan dua kali lipat nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut.

"Perubahan iklim jadi salah satu faktor penghambat ketersediaan pangan. Sebab, di sektor perikanan misalnya 92% kebutuhan domestik untuk pangan perikanan bersumber dari tangkapan dan budidaya iklan nelayan tradisional," paparnya.

"Karenanya, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk memperbesar kapasitas nelayan beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Sayangnya, sampai hari ini pemerintah absen melakukannya," ucap Riza.

Bagi KIARA, perlu ada perombakan kebijakan politik pangan yang selama ini berbasis korporasi dan pasar, kepada perlindungan kebutuhan domestik dan kesejahteraan petani dan nelayan.

(wep/ang)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/02/11/113717/1840011/4/sby-dituding-cuma-koar-koar-krisis-pangan-tanpa-tanggung-jawab